Universitas Ibnu Chaldun

Desentralisasi Pendidikan - Otonomi Daerah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.Sesuai amanat pasal 4 ayat 1 dan 9 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pendidikan saat ini merupakan kebutuhan primer setiap manusia. Karenanya, pendidikan tidak boleh dianggap sepele karena pendidikan akan meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri.Terlebih lagi di era globalisasi setiap manusia dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan bagi manusia yang tidak memiliki pendidikan maka dengan sendirinya akan tersisih dari persaingan global terserbut. 



Problema pendidikan harus menjadi perhatian kita bersama sebab pendidikan merupakan suatu kebutuhan demi berlangsungnya proses pengembangan sumber daya manusia Indonesia kini dan akan datang. Namun melihat dinamika pendidikan di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten masih jauh dari harapan. Tentunya hal ini menjadi satu pertanyaan dan harus dicari cara penyelesaiannya Sejak lahirnya otonomi daerah ( Otda ) UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penghapusan system sentralisasi pusat yang selama ini menajdi pokok masalah dalam dinamika pembangunan daerah, tujuan diberlakukannya aturan ini adalah pemerintah pusat memberikan kebebasan dan kewenangan keapda pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan di daerah dalam arti sempit adalah memandirikan daerah.Istilah desentralisasi (pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah) merupakan satu terobosan dalam peroses pembangunan di daerah. 
Namun bila dikaji kembali sudahkah penerapan otonomi daerah menjawab harapan masyarakat akan kemajuan dan kesejahteraan.Secara khusus bagaimana keberadaan otonomi daerah akan kemajuan pendidikan di daerah. Pemerintah pusat telah memberikan ruang kepada pemerintah daerah akan pendidikan didaerah yaitu dengan menerapkan desentralisasi pendidikanDesentralisasi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan yang menjadikan sekolah sebagai proses pengambilan keputusan dan merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru yang belakangan ini dirisaukan oleh berbagai pihak baik secara regional maupun secara internasional. 
Otonomi daerah memberi ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menentukan jalannya pembangunan daerahtermasuk dibidang pendidikan terutama era demokratisasi pendidikan yaitu diberikannya otoritas pemerintah dan masyarakat di daerah dalam mengembangkan pendidikan dengan ketentuan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatifmenjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dankemajemukan bangsa. Artinya: pendidikan diselenggarakan dengan keterlibatan masyarakat dan otoritas pengelola serta institusi-institusi pendukungnya. Bersamaan dengan itu pula masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan, sesuai amanat pasal 4 ayat 1 dan 9 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 
Demokratisasi dan desentralisasi pendidikan itu memberi tanggung jawab pemerintah daerah dalam dua hal: pertama, desentralisasi kewenangan di sektor pendidikanyang berorientasi kepada kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kedua, desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Dinamika format kebangsaan sejak merdeka hingga zaman reformasi ini memang memberi nuangsa dan warna terhadap pendidikan, simak saja terjadinya berbagai perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan yang pernah dan telah terjadi di negara tercinta ini, bahkan ada kesan ganti menteri ganti kurikulum (Kurikulum berbasis Kompetensi, KTSP dan UN) yang masih menjadi polemik diantara pakar pendidikan saat ini belum terlihat ujungnya. Ini menjadi salah satu indikator bahwa carut marut pendidikan di Indonesia kian terus terjadi, kita belum punya cetak biru tentang format pendidikan yang diandalkan. 
Tak heran bila berbagai predikat prestasi pendidikan negara tercinta ini terus terperosok dibawah negara-negara tetangga seperti; Malaysia, Singapura dan Brunai Darussalam (Moh. Yamin, 2007). Berdasarkan laporan UNESCO, yang dirilis akhir tahun 2007, peringkat Indonesia dalam hal pendidikan turun dari peringkat 58 menjadi 62 di antara 130 negara di dunia. Education development index (EDI) Indonesia hanya 0,935 di bawah negeri jiran Malaysia (0,945) danBrunei Darussalam (0,965). Human development index (HDI) menyebutkan bahwa Indonesia saat ini masih berada pada posisi 110 dari 175 negara(Sukiadi, K. T.2007) 
Peran penting pemerintah daerah dalam memajukan pendidikan didaerah sangatlah penting mengingat pengembangan sumber daya manusia didaerah melalui pendidikan adalah estafet akan sebuah daerah, pemerintah daerah tidak hanya cukup dengan menerapkan aturan-aturan formal saja melainkan secara pendanaan terhadap pendidikan harus diperhatikan sehingga kualitas pendidikan didaerah sesuai harapan masyarakat dan sesuai dengan fungsi otonomi daaerah yang sedang berjalan. Walaupun otonomi daerah tidak spesifik hanya mengelola pendidikan tetapi pendidikan merupakan bagian dari pada otonomi daerah itu sendiri. 


Oleh : WAHIDIN SIMEULUE - Mahasiswa UIC Jakarta

Berita Terbaru

Kirim Pesan Ke Humas

Nama

Email

Pesan

Alamat Kampus

Universitas Ibnu Chaldun - Jl.Pemuda I Kav.97, Rawamangun, Jakarta Timur - 13220, PO Box 1224

Kontak Humas

E-Mail: humas@ibnuchaldun.ac.id
Telp: (021)-4722059, Fax: (021)-4702563
SMS & Call Center: (021) 978 42 123
BBM Humas: 326C475C

Lihat Peta Kampus