Universitas Ibnu Chaldun

Mengawasi Gerak-Gerik Kejahatan Korporasi

Pembahasan: Tindak Pidana Korporasi di Perusahaan Persero (Bidang Pertambangan)



Korporasi memiliki peran penting dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia, dengan fungsi utama pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, penambah pemasukan pajak dan sebagainya.

Akan tetapi dari sudut lain tidak sedikit korporasi melakukan tindakan negatif seperti kerusakan lingkungan karena perusahaan telah membuang limbah secara sembarangan, manipulasi pajak, monopoli dalam perdagangan dan tindakan penyimpangan lainnya.

Tindakan tersebut kemudian oleh para ahli disebut sebagai kejahatan korporasi (corporate crime) yang menurut Prof. Oemar Seno Adji-bisa sebagai subjek hukum pidana dan memungkinkan adanya pemidanaan terhadap persekutuan-persekutuan didasarkan tidak saja atas pertimbangan-pertimbangan utilities, melainkan juga atas dasar-dasar teoretis (Oemar Seno Adji, Hukum Acara Pidana dalam Prospeksi, Erlangga, Jakarta: 1984, hlm.160).

Seiring majunya perekonomian yang turut dimotori korporasi, ada satu hal yang belum jelas sampai sekarang yaitu, pemerintah Indonesia belum secara tegas memberikan perimbangan dari sisi regulasinya, hal ini pada akhirnya menjadi celah tersendiri bagi korporasi tertentu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang akibatnya sulit penerapan tindak pidananya.

Penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat menunjukan  pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi sangat sulit untuk ditemukan, diinvestigasi, atau untuk dikembangkan secara sukses sebagai kasus-kasus hukum oleh karena kompleksitas dan kerumitannya. Masyarakat menganggap bahwa kejahatan kerah putih (white collar crime) dan kejahatan korporasi (corpporate crime) merupakan tindak pidana yang lebih serius daripada tindak pidana lainnya seperti pembobolan (burglary) dan perampokan (robbery) (Clinard dan Yeager, 1983:5-6).


Langkah Nyata UUD untuk Korporasi

Dari apa yang penulis uraikan, maka penulis menyimpulkan korporasi dapat dijadikan sebagai subjek hukum dan oleh karenanya dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana. Contoh kasus pencemaran air di teluk Dusun Buyat yang diproses sampai pada tingkat pemeriksaan persidangan, walaupun pada akhirnya dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Demi melindungi segenap warga Negara dari kemungkinan pidana yang dilakukan oleh korporasi, penulis rembug saran agar pemerintah segera merevisi KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan memasukan pasal-pasal terkait tindak pidana yang dilakukan korporasi hingga pidana kepada para pengurusnya.

Hal tersebut bisa diatur secara tersendiri di dalam Undang-undang Tindak Pidana Korporasi dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengkampanyekan undang-undang yang telah dibuatnya dengan menggandeng LSM misalnya dan organisasi lainnya sehingga pesan materiil undang-undang sampai kepada masyarakat.



Oleh: Muhajirin Tohir, SH
Dosen Fakultas Hukum UIC Jakarta

Editor: Awan SB

Berita Terbaru

Kirim Pesan Ke Humas

Nama

Email

Pesan

Alamat Kampus

Universitas Ibnu Chaldun - Jl.Pemuda I Kav.97, Rawamangun, Jakarta Timur - 13220, PO Box 1224

Kontak Humas

E-Mail: humas@ibnuchaldun.ac.id
Telp: (021)-4722059, Fax: (021)-4702563
SMS & Call Center: (021) 978 42 123
BBM Humas: 326C475C

Lihat Peta Kampus